Gebrakan Jokowi-Ahok Patut Dapat Apresiasi

TANAH ABANGJakarta: Penertiban pedagang kaki lima (PKL) skala besar seperti di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat seharusnya dapat dilakukan sejak dulu, sebelum Jokowi memerintah. Begitulah pendapat Yayat Supriatna, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti. Menurutnya, gebrakan Jokowi dalam menertibkan PKL Tanah Abang dan beberapa PKL lainnya belakangan ini, patut mendapatkan apresiasi. “Pertanyaan terbesar yaitu kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari pemimpin-pemimpin sebelumnya?” tutur Yayat yang menyayangkan mengapa penertiban PKL seolah baru beres ketika Jokowi memimpin. Menurut Yayat, untuk penertiban kota sebenarnya bukanlah perkara yang rumit. Pasalnya, sudah aturan yang mengatur terkait penertiban kota. Hanya saja, selama ini peraturan tidak dilakukan dengan tegas. Keberanian Jokowi dan Ahok jelas terlihat di sini. Khususnya dalam penertiban wilayah Tanah Abang. Jika diputar kembali, penertiban memang pernah dilakukan. Namun penertiban seolah temporer. Terkesan ada pihak besar yang menguasai Tanah Abang. Duet Jokowi-Ahok ternyata mampu melawan tokoh-tokoh pelindung PKL Tanah Abang. “Perlu ada pemimpin yang berani dan disegani untuk menembus barikade PKL Tanah Abang. Hal itu saya lihat di Jokowi-Ahok,” tegas Yayat. Menurut Yayat, meskipun Jokowi dan jajarannya sukses menertibkan PKL, masih ada PR (pekerjaan rumah) besar yang menanti mereka. Yaitu bagaimana mempertahankan PKL agar tidak kembali berjualan di pinggir dan badan jalan. Perlu ada kerja sama yang baik antar berbagai pihak. Misalnya antara pemerintah dan pengurus pasar. Jika pemerintah sudah berhasil menertibkan PKL, maka pengurus pasar juga harus membenahi situasi pasar agar pedagang betah berjualan di sana dan pembeli tertarik untuk datang. “Ada dua hal yang harus menjadi pemikiran pemerintah ke depannya. Yang pertama bagaimana membuat strategi agar pembeli tertarik datang. Yang kedua bagaimana sistem insentif bantuan terhadap PKL dalam membayar sewa kios (misalnya terkait relokasi PKL Tanah Abang ke blok G),” terang Yayat. Kebijakan yang dibuat patutnya tidak hanya memikirkan keberhasilan hari ini, namun melihat apakah kebijakan tersebut mampu bertahan sampai jangka waktu yang relatif lama. Yayat pun berharap tidak ada lagi birokrasi yang tertutup dari sorotan masyarakat. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan terhadap sistem. Terkait permasalahan perkotaan apalagi yang memiliki urgensi untuk dibenahi, Yayat mengaku jangan hanya melihat permasalahannya. Yang terpenting adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang berlaku di pemerintah. Yayat pun melihat Jokowi mulai membangun trust masyarakat. “Dalam mengatasi permasalahan Jakarta yang sedemikian pelik, kunci awal yaitu dengan membenahi dan memperkuat manajemen organisasi. Jika anggota tubuh pemerintahan saling bersinergi, masyarakat akan percaya bahwa pemerintah mampu menyelesaikan permasalahan,” papar Yayat. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, harus mulai dikikis. Untuk kota metropolitan seperti Jakarta, pemerintah harus menjunjung tinggi aspek akuntanbilitas dan melayani. Dengan begitu, masyarakat akan luluh dan cenderung menuruti kemauan pemerintah. Sebab, ketika masyarakat percaya peraturan dapat ditegakkan, sistem penataan kota akan berjalan mulus. (Tesa Oktiana Surbakti)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s